WARGA TUNTUT KEJELASAN LAHAN PT.PELINDO

  • 27/11/2017
  • admind
  • Simpan PDF
Puluhan warga Desa Labuan Badas Kecamatan Labuhan Badas mendatangi Kantor DPRD Kab.Sumbawa Selasa (17/17) menuntut kejelasan status lahan dan meminta lahan yang dikuasai PT Pelindo agar diserahkan kepada masyarakat. Pertemuan berlanjut di ruang rapat Pimpinan lantai II difasilitasi oleh Komisi I dan Komisi III, dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa L.Budi Suryata.SP dan beberapa anggota, antara lain H.Ardi Juliansyah, Hairil, A.Rahman Atta, Rusli Manawari, Cecep Lisbano,Adizul Syahabuddin. Adapun dari OPD yang hadir saat itu Kabag Hukum Setda Kabupaten Sumbawa, Kepala Satpol-PP, ,Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Sumbawa ,Camat Labuhan Badas,Perwakilan PT.Pelindo, Kepala BPN dan warga masyarakat Desa Labuan Badas. Sebagaimana di sampaikan perwakilan warga Labuhan Badas (Aron) bahwa keberadaan mereka dilokasi tersebut lebih dahulu dari PT.Pelindo. Namun untuk menghargai keberadaan PT.Pelindo saat itu, mereka harus menyingkir ke luar pelabuhan. Dalam perjalanannya ternyata PT.Pelindo telah mengeluarkan sertifikat yang luasnya termasuk didalamnya pemukiman warga. Disamping itu sambungnya, warga juga merasa khawatir dengan adanya pengembangan pelabuhan , mereka akan digusur atau merasa tidak nyaman dengan keberadaan PT. Pelindo tersebut.. Manager PT.Pelindo (Dodi Simon) menjelaskan bahwa status Pelabuhan Badas merupakan cabang dari Pelabuhan Bima. Keberadaanya di Pelabuhan Badas untuk melakukan peningkatan pelabuhan yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian di Kabuparen Sumbawa. Terkait persoalan yang dihadapi PT.Pelindo dengan warga setempat, kami sudah mendapat informasi dari atasan dan pihaknya sudah pernah berkoordinasi dengan pemerintah. ,Terkait dengan hak pengelolaan lahan, PT.Pelindo III Pelabuhan Badas sejak tahun 2008 telah diberikan wilayah Konvensi untuk 30 tahun dari Kementrian Perhubungan. Sementara terhadap berbagai persoalan terhadap warga menurutnya akan segera disampaikan ke kantor Pusat, karena yang bisa memutuskan berbagai persoalan terkait dengan lahan warga adalah kewenangan atasan dipusat. Demikian penjelasan dari manager PT.Pelindo Sementara itu Kepala Pertanahan Kabupaten Sumbawa Drs.Ketut Diptasari,MH menyampaikan bahwa Sertifikat yang dipegang PT.Pelindo dasar penguasaannya yakni Hak Pengelola (HPL). Dijelaskan HPL ini berbeda dengan hak milik. HPL merupakan hak menguasai dari Negara. Ada 3 kewenangan bagi pemegang HPL, meliputi Perencanaan,peruntukkan dan penggunaaan tanah. Kemudian menggunakan tanah untuk usaha dan menyerahkan bagian bagian dari tanah itu kepada pihak ke tiga,sesuai data yang ada di KPN. Untuk PT Pelindo telah terbit sertifikat HPL sebanyak 4 bidang yang diterbitkan pada 17 Maret 1988. Jelas Kepala Pertanahan ketika dimintai penjelasannya. Terkait dengan tuntutan warga menurut Kepala BPN ada kewenangan dari pemegang kewenangan dari pemegang HPL untuk menyerahkan bagian tanah itu kepada pihak ketiga. Oleh karena itu disarankan agar dikonsultasikan kepada pimpinan PT.Pelindo yang ada dipusat, imbuhnya. Mendengar penjelasan dari Kepala BPN, pimpinan rapat L.Budi Suryata.SP mengeluarkan rekomendasi diantaranya. -Mendorong PT Pelindo III untuk secepatnya menyerahkan bagian-bagian tanah yang telah dikuasai sebelumnya oleh masyarakat untuk diberikan hak milik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -Mendorong Komisi I dan III untuk mengontrol dan mengawasi proses ini lebih lanjut sehingga dapat diselesaikan masalah ini secara komprehensif,dan terhadap perumahan buruh yang sudah disertifikasi agar dilakukan peninjauan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.



Halaman sebelumnya  |  Indeks Artikel