STATUS LAHAN TAMBAK SEKOKOK DESA JOROK KECAMATAN UTAN DIADUKAN KE DPRD KAB.SUMBAWA

  • 27/11/2017
  • admind
  • Simpan PDF
Lahan tambak udang Dusun Sekokok Desa Jorok Kecamatan Utan pada siang itu (Senin 14/11) menjadi perbincangan di ruang rapat pimpinan lantai II DPRD Kabupaten Sumbawa. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I Syamsul Fikri, S.Ag. M.Si didampingi oleh beberapa anggota Komisi I dan hadir pula Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Sumbawa, Bagian Hukum, Bidang Asset, BPKAD, Camat Utan, Kepala Desa Jorok dan BPN Sumbawa. Dalam pertemuan tersebut H.Muhammad Syukur Kepala Desa Jorok Kecamatan Utan menceritakan kronologi terjadinya pelepasan hak pada tahun 1995 yang ditandatangani oleh Panitia 9 terdiri dari ketua H. Usman, anggota Drs. H.M. Yudista, A. Rahman, Ridwan, Ir. Busra Hasan dan H. Hasbi. Setelah pelepasan hak, dilakukan pengukuran tanah oleh BPN Sumbawa tanggal 10 Juli 1995. Saat itu diperoleh luas sekitar 44 hektar dari 34 orang pemohon antara lain Muin, Takdir, Hasim, Boya termasuk Hasbullah, Bakri, Maris, Nurdin, Salma, Acin, M. Nur Ali Salim, Amak Salam, Nasib, M. Tahir, Amak Salmah, Daeng Nuh, H. Poro, Boka, Sabram, Ama Salma ada 34 orang. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan tiga dokumen lengkap dengan legalitas dari PPAT. Masyarakat Dusun Sekokok Desa Jorok Kecamatan Utan mengadukan status kepemilikan lahan tambak yang saat ini diklaim dan diakui oleh PT. Samudera Gili. Berdasarkan pengakuan masyarakat, lahan tersebut berstatus hak guna (HGL) karena pada saat terjadi kesepakatan peralihan difasilitasi oleh Panitia 9. H. Nasbi, salah seorang perwakilan warga juga menuturkan tentang lahan tambak tersebut ketika dimintai penjelasannya. Pada 27 Desember 1988, dikantor Camat datang pengusaha dari Surabaya dan dihadiri Pemerintah Daerah, BPN dan pihak lainnya. Menurutnya pertemuan pertama pada tahun 1988 tidak terjadi kesepakatan dengan pihak perusahaan dengan catatan tanah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya setelah 25 tahun. Setelah berjalan 25 tahun masyarakat berkonsultasi ke Badan Pertanahan Nasional terkait status lahan tambak tersebut. Disampaikan bahwa tanah itu Hak Guna Lahan (HGL). Namun setelah dilakukan konsultasi ke BPN ternyata tidak mengetahui masalah tersebut dan tidak terdaftar di BPN. Selanjutnya masyarakat berkonsultasi dengan Pemerintah Kecamatan dan ditemukan lahan tersebut telah dikuasai oleh pihak swasta lain. Ternyata ada bukti jual beli yang dikirim dari Surabaya, yang menyatakan tanah tersebut sudah tidak milik perusahaan yang membeli pertama, tapi sudah dialihkan kepada pengusaha lain. “ Pelepasan hak ini bukan kepada perusahaan, tetapi kepada Pemerintah. Maka tanah itu adalah tanah pemerintah,bukan hak perusahaan. Karena saat itu ada panitia Sembilan. Jika ada peralihan dari pemerintah ke pihak lain maka semestinya ada berita acara” jelasnya. Setelah mendengar keterangan dari berbagai pihak, dalam pertemuan tersebut dan sebelum pertemuan berakhir, Ketua Komisi I Syamsul Fikri, S.Ag, M.Si didampingi H.Nurdin Marjuni, SH dan Hairil HM.Ali mengatakan apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka kepada pihak yang merasa keberatan dan dirugikan, dapat menempuh proses hukum.. Disamping itu juga Komisi I mengeluarkan beberapa butir rekomendasi : - Merekomendasikan agar Kepala Bagian Pertanahan, Bidang Asset BPKD, Camat Utan, Kepala Desa Jorok dan pihak yang menguasai serta instansi terkait untuk memfasilitasi penyelesaian masalah kejelasan status lahan tambak udang Dusun Sekokok Desa Jorok dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan. - Apabila masalah tersebut tidak diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak yang merasa keberatan dan dirugikan dapat menempuh proses hukum.



Halaman sebelumnya  |  Indeks Artikel